Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

01 November 2016

Pacul Made In Tiongkok

Tidak ada komentar :
"Pacul bisa diproduksi di dalam negeri. Memang selama ini sebagian besar di dalam negeri. Tapi karena permintaan terhadap cangkul besar makanya impor,". Kira-kira seperti itulah pernyataan pak menteri perindustrian saat ini, Airlangga, meneruskan pernyataan sebelumnya yang membenarkan bahwa Indonesia memang ada impor (cangkul), tapi jumlahnya kecil hanya 86.000 saja, sedangkan kebutuhan dalam negeri saat ini sampai 10 juta. Hitungan persisnya bagaimana, saya juga belum mendapatkan data jelas dan valid.

Tapi ketika berita ini menjadi viral, pak Menteri kemudian mengadakan rapat khusus membahas ini beserta kementrian perdagangan. Hasilnya? Pak Menteri menegaskan jika pemerintah tidak akan melakukan impor cangkul lagi. Sebab, beberapa industri seperti Krakatau Steel, Barata dan IKM disebut telah setuju untuk memproduksinya.

Jika memang demikian, (mungkin) jika kita mau berpikir segi positifnya adalah ternyata bangsa kita harus “dicambuk” dulu untuk bisa bangkit. Dalam kasus pacul, sepertinya pemerintah menyentil industri pacul dalam negeri untuk bisa segera menggenjot produksinya, karena jika tidak maka pacul made-in tiongkong sudah siap didatangkan.

Bahkan jika kita perhatikan, sebetulnya pacul hanya bagian kecilnya saja dari upaya memasukkan barang-barang made-in tiongkok ke negeri ini. Gak percaya? Silahkan anda buka salah satu website e-commerce terkenal di Indonesia (Laz*da), banyak sekali barang yang dijual memang berasal dari seller luar negeri (tiongkok) bahkan sampai gratis ongkos kirimnya pun digratiskan! 

Jadi pada akhirnya, kembali ke kita sendiri... jangan hanya pacul yang dipermasalahkan? Nanggung! Jika memang bangsa kita maju dengan hasil karya sendiri, mari sama-sama belajar lebih kreatif mulai saat ini, meskipun dimulai dari hal terkecil sekalipun.


19 Oktober 2016

Menuju Panggung DKI-1

Tidak ada komentar :
Arena pilgub DKI 2017 sudah ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Tak jarang setiap pembicaraan hampir selalu menjurus ke arah perdebatan sengit di tengah masyarakat. Setiap pendukung bakal calon sepertinya tidak pernah rela jika jagoannya dikritik, atau bahkan dihujat (terutama di medsos). Kelebihan dan kelemahan masing-masing pasangan diumbar ke publik, entah itu fakta ataupun masih opini pihak tertentu yang tanpa dasar.

Jelang pemilihan DKI-1 ini tak pelak menjadi arena pertarungan bukan hanya sebatas 3 pasangan bakal calon yang sudah resmi diputuskan, tetapi lebih terlihat seperti arena debat kusir di level bawah (masyarakat, red). Isu yang dilemparkan ke publik sudah semakin tidak terkontrol, salah satunya isu SARA (suku, agama, ras, adat istiadat).

Era keterbukaan informasi memang mau tidak mau menjadi lahan empuk untuk menjadikan media (terutama TV dan medsos) sebagai alat propaganda yang paling efektif dan mematikan (baca juga : Portal Berita Berita Online Merajalela). Satu saja berita yang dimuat, asal disajikan dengan judul/ headline yang mencolok dan dibumbui dengan sedikit bahasa profokatif, maka bisa langsung menjadi viral. Mendingan kalo misalkan yang menjadi viral adalah hal positif, lha jika yang diberitakan adalah berita hoax alias bohong? Bukankah ini dinamakan fitnah?

Dalam agama yang saya yakini, ada hadits yang menyatakan bahwa fitnah lebih kejam dari pada membunuh. Nah jika jelang perhelatan pilgub aja fitnah bisa bertebaran dimana-mana, maka tidak ada bedanya kita saling membunuh sesama sodara kita sendiri..... 

.....bahkan lebih parah dari itu.


01 Juni 2016

Mengurus Perizinan : Saatnya Online!

Tidak ada komentar :
Mengurus perizinan, khususnya untuk Kotamadya Bandung saat ini sudah semakin dipermudah dengan adanya portal bppt.bandung.go.id. Dalam layanan berbasis web tersebut seluruh proses pengajuan ataupun perpanjangan perizinan bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Mulai dari mengurus izin gangguan (IG), Izin mendirikan bangunan (IMB), Penyelenggaraan Reklame, sampai dengan Izin pengelolaan tempat parkir juga bisa diproses disini.

Kita hanya perlu registrasi akun pengguna, kemudian mengisi beberapa data yang diperlukan, sampai dengan mengupload scan dokumen yang disyaratkan. Setelah itu akan mendapatkan nomor resi pengajuan dan berikutnya hanya tinggal monitoring prosesnya sampai selesai. Jika prosesnya lancar, maka dokumen yang sudah jadi akan langsung dikirim ke alamat yang diminta oleh pemohon. Ueanak toh?? mudah-mudah kedepan seluruh kota/kabupaten bisa menerapkan hal yang sama. Aamiin...

Sejauh pengalaman saya memanfaatkan layanan online ini, memang ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, diantaranya :
  1. Komitmen standar lama pemrosesan masih perlu diperbaiki. Misalkan ketika dalam standar komitmen proses perpanjangan Izin Gangguan adalah 7 hari kerja. Dalam prakteknya terkadang selesai melebihi 7 hari kerja. Alasannya klasik, lot permohonan sedang banyak atau masih diperiksa bagian tertentu. 
  2. Ketelitian dalam pemeriksaan dokumen oleh bagian verifikasi / validasi dokumen juga perlu ditingkatkan. Pernah dalam satu kasus, permohonan pengajuan yang sempat ditolak dengan alasan tidak ada nama pejabat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab kantor cabang, meskipun dalam dokumen yang sudah diupload sebetulnya sudah tertera poin tersebut di salah satu halaman dari akte perusahaan yang memang jumlah halamanya cukup banyak.

Tapi terlepas dari apapun kondisinya, jujur saya sangat mengapresiasi adanya layanan perizinan online ini. Setidaknya hal ini sudah dianggap satu langkah lebih maju dibanding daerah lainnya. Karena sejatinya, dengan adanya kemudahan ini maka aparat benar-benar difungsikan untuk melayani masyarakat secara optimal.

Selain itu, BPPT Bandung juga sudah memiliki akun twitter resminya @bpptbdg yang bisa dijadikan sebagai media komunikasi terkait layanan yang disediakan BPPT. Tenang saja, administrator dari akun resmi ini tergolong aktif dan up to date koq, jadi kalau ada hal yang perlu diberi respon, maka mereka akan respon dengan segera.

Diharapkan dengan semakin dipermudahnya pengurusan perizinan ini, maka masyarakat semakin terlayani dengan baik dan yang paling penting tidak perlu lagi menggunakan jasa calo atau biro jasa untuk mengurus suatu perizinan.

Jika penasaran dengan pengalaman saya membandingkan pengurusan izin melalui calo atau biro jasa dibandingkan mengurus sendiri, silahkan baca tulisan saya yang ini : Mengurus Perizinan : Calo, Biro Jasa atau Urus Sendiri?

05 Maret 2013

Mengurus Perizinan : Calo, Biro Jasa atau Urus Sendiri?

Tidak ada komentar :
Mengurus Izin Domisili, HO, TDP
aLamathuR.com - Menurus surat-surat perizinan kantor memang bisa dikatakan gampang-gampang susah. Banyak orang yang sudah menyadari hal itu. Padahal di beberapa wilayah, sebetulnya hal ini sudah dipermudah dengan sudah ada system pelayanan satu atap yang dikelola dibawah badan perlayanan dan perizinan terpadu (BPPT). Levelnya ada di daerah tingkat II (kabupaten/kota). Mengapa masyarakat masih memanfaatkan calo, biro jasa dan sebagainya? Jawabannya adalah sederhana : "mereka tetap ada, karena selalu ada permintaan dari masyarakat yang katanya tidak mau repot"!, padahal....

Dari pengalaman saya beberapa minggu lalu yang kebetulan ditugaskan kantor untuk mengurus surat perizinan, saya mulai mencari-cari tahu tatacaranya. Yang tidak kalah pentingnya, mengenai berapa biayanya. Karena itulah yang paling sering menjadi pertanyaan..


Angka DiMarkUp Calo
 
Singkat cerita, saya pun mendatangi sebuah agen/biro pengurusan perizinan di daerah antapani, Bandung. Setelah menjelaskan keperluan saya secara detail, merekapun akhirnya menyodorkan hitungan angka 10 juta lebih untuk pengurusan mulai :
  1. Izin Tetangga
  2. Surat Domisili (diurus dari level kelurahan dan kecamatan)
  3. SIUP
  4. HO / izin gangguan
  5. TDP

Gila! Nggak salah tuh pak? Pemilik biro pun kemudian menjelaskan detail keperluan biayanya untuk masing-masing tingkatan. Dia menceritakan bahwa untuk lokasi kantor saya, termasuk pusat kota. Jadi pengurusan izin tetangga RT/RW pun perlu dana tidak kurang dari 500-ribuan. Kemudian untuk level kelurahan dan kecamatan, rata-rata bakal diminta 1 s/d 2 juta untuk mempermudah prosesnya.

Kemudian tahap akhir di BPPT itu disesuaikan dengan berbagai factor seperti lokasi, ukuran luas kantor dan lain-lain. Dia pun memperhitungkan angkanya di kisaran 6 – 7.5 jutaan. Jadi untuk keseluruhan proses ini sampai terima beres, dia meminta angka hampir 10juta-an.

Kemudian, saya coba cek lapangan lagi dengan mecari tahu agen/biro lain yang juga (katanya) “spesialis” pengurusan surat-surat izin kantor atau tempat usaha. Hasilnya? Setali tiga uang. Semuanya kerap menyodorkan angka-angka yang menurut saya kurang logis dan terlalu “dimarkUp”!

 
Akhirnya Ngurus Sendiri 

Karena itu, maka saya pun urung menggunakan biro jasa, dan memilih untuk menurus sendiri prosesnya. Meskipun pada akhirnya harus kembali berurusan dengan birokrasi.

Dimulai dari tahap izin tetangga, saya diminta biaya pengurusan sebesar 300rb. Masing-masing 150rb untuk RT dan RW. Kemudian, di tingkat Kelurahan dan kecamatan, pungutannya lumayan naik menjadi 700rb. Rinciannya 200rb untuk kelurahan dan 500rb untuk kecamatan. Dalam hal ini dalih yang digunakan adalah sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan wilayah kecamatan dimana posisi kantor berada. Nggak salah tuh pak? Bukannya setiap kantor pemerintahan sudah ada anggarannya masing-masing dari pusat? Hhmmm…

Jadi sampai dengan tahap kecamatan, berarti ada 2 dokumen sudah selesai, yaitu Izin tetangga, dan Surat Domisili, yang “ditebus” dengan dana total 1juta rupiah! (saja)!

Berikutnya? Hanya tinggal proses di BPPT untuk proses TDP, HO dan SIUPnya. Untuk tahap ini baru akan saya jalankan mulai minggu depan. Karena ada 1 dokumen pelengkap sebagai syaratnya. Tapi untuk tahap proses di BPPT mudah-mudahan aturannya lebih jelas, karena PERDAnya sudah ada. Hitungan angka-angkanya pun sudah jelas dicantumkan dalam PERDA tersebut. Ini setidaknya akan bisa menjadi gambaran buat saya mengenai kebutuhan dana berikutnya.


Tapi pertanyaan saya:

Kira-kira kalau sudah ada PERDAnya yang jelas seperti ini, apakah mungkin masih ada “oknum” yang mencari “celah objekan” dalam birokrasi?

Pertanyaan ini mungkin hanya bisa dijawab setelah proses pengurusan ini selesai di tingkat BPPT. Mungkin dalam 14 hari kedepan, sesuai dengan Service level yang mereka janjikan atau mungkin juga lebih lama dari itu…

Kita tunggu saja…




21 April 2010

10 Institusi Pelayanan Publik Terbaik

22 komentar :
aLamathuR.com - Sejumlah institusi pemerintah telah menunjukkan pelayanannya yang cukup baik kepada publik. Meskipun dalam prakteknya masih belum maksimal dikarenakan banyak kekurangan disana-sini contoh salah satunya dengan kasus-kasus yang akhir-akhir ini ramai membumbui kinerja sejumlah institusi, tetapi secara umum masyarakat telah menilai setidaknya 10 institusi telah berhasil melaksanakan pelayanan publik dengan cukup memuaskan.